Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengapresiasi program berbasis website buatan Pemerintah Kota Tarakan, yakni, Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMANIS) dalam memverifikasi dan validasi pendataan masyarakat miskin didaerahnya.

“Kami menghargai  program SIMANIS itu, yang penting  ada dua indikator validasi data yang menjadi acuannya. Pertama harus mengikuti peraturan pendataan yang berlaku secara nasional dan kedua, data  tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator kemiskinan lokal”  kata Sodik saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR dengan Pemkot setempat di Kantor Dinsos Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (23/5).

Ia menambahkan, mengenai pendataan kemiskinan sudah menjadi  masalah nasional.Selama ini,masih belum sinkronnya data Kementerian Sosial  dengan data BPS, kemudian yang lebih menghebohkan lagi adanya komplain langsung dari masyarakat , mereka menemukan di lapangan adanya  bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, lanjut Sodik, karena  masalah pendataan kemiskinan disadari juga oleh Kementerian Sosial, maka, tahun 2015 DPR telah menyetujui anggaran kurang lebih 450-600 M  untuk mengupdate data kemiskinan melalui program verifikasi dan validasi dengan jangka waktu  3 tahun.

“ Nanti kita lihat hasil update pendataan kemiskinan dari Kemensos, point yang paling penting  adanya kesadaran mengenai validasi data tersebut” tekan Politisi F-Gerindra itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII  Wenny Haryanto, program SIMANIS berbasis web sesuai namanya manis, lebih tepat sasaran dan ekonomis.Namun, sayangnya  provider  internet   di Kota Tarakan koneksinya kurang bagus.  

Sementara itu, Sekda Walkot Khairul  mengatakan,Program SIMANIS ini lebih pada melakukan verifikasi data,  karena data dari pusat seringkali tidak tepat sasaran. Menurutnya, orang miskin mestinya mendapat bantuan sepenuhnya, tidak secara parsial.

“ Kita saat ini sedang mencoba memberikan bantuan secara keseluruhan kepada orang miskin, seharusnya tidak ada orang miskin yang hanya mendapat fasilitas kesehatan,atau cuma bantuan beras raskin saja. Orang miskin ini harus dibantu penuh oleh pemerintah karena menjadi tanggung jawab kita bersama” terangya.

Selain itu, program SIMANIS dibuat  karena banyak  orang miskin yang datang ke pemkot  tidak punya kerjaan, terlantar,  mau tidak mau pemkot bantu. " Untuk itu,  supaya punya legalitas hukum , maka kami membentuk tim yang disahkan oleh pemkot," ia menambahkan. (jk,mp), foto : jaka nugraha/hr.